Jepang Dalam Aspek Ekonomi

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikanya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini.Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta skuat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi,

permesinan, dan robotika. Jepang adalah salah satu dari tiga negara dunia dengan ekonomi terbesar serta termaju didunia. Berdasarkan survey banyak lembaga internasional, ekonomi Jepang adalah ekonomi terbesar kedua di Asia (Dibawah RRC) dan ketiga didunia (Selain AS dan RRC). Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang inovatif dan kreatif serta memiliki semangat berkarya yang tinggi sehingga walaupun bangsa mereka bukan bangsa penemu mereka mampu menciptakan berbagai penemuan-penemuan terpenting dalam sejarah dunia.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dan kemajuan Jepang ialah karena Jepang memiliki kultur dan watak penduduk yang mau bekerja keras, pantang menyerah, berjiwa wirausahawan sejati, berani dan sangat berdisiplin. Data dari PBB ditahun 2011, Jepang memiliki GDP perkapita $37,039 dan GNP perkapita $30.455, dengan demikian Jepang berada diurutan ke 21 negara dengan GDP dan GNP perkapita terbesar didunia. Ekonomi Jepang adalah ekonomi no.3 yang tercepat sepanjang sejarah modern umat manusia selain ekonomi Korea Selatan dan RRC. Tonggak kebangkitan dan kemajuan ekonomi Jepang dimulai sesaat setelah Jepang dikalahkan Sekutu dalam perang Dunia ke-2. Saat kota- kota dan ekonomi yang pernah dibangun Jepang sebelum 1945 hancur, bangsa Jepang membangun negaranya hanya dengan modal dengkul ditambah semangat kerja, etos kerja dan kedisiplinan. Tak perlu waktu yang lama, mereka mampu membangun kembali ekonomi dan negerinya menjadi salah satu yang raksasa ekonomi global. Ekonomi Jepang yang bertumbuh dengan cepat, dalam sekejap telah mampu menembus pasar internasional sekaligus menumpas pameo lama “produk Jepang enak dipandang, cepat dibuang”. Sejak akhir tahun 1950-an produk-produk manufaktur Jepang telah menyaingi produk- produk manufaktur AS dan negara-negara Eropa sehingga dibeberapa negara terjadi anti-Jepang dan pelarangan produk-produk Jepang. Meskipun begitu, Jepang tetap percaya diri dan membuktikan bahwa bangsa mereka adalah yang unggul. Ekonomi negara Jepang yang dibangun sekitar tahun 1946, dibangun dengan pondasi yang kuat dengan industri berat, manufaktur dan jasa sebagai penopang utama perekonomian mereka. Industri milik Jepang adalah industry yang terbaik di dunia (tahun 2008 mengalahkan AS). Industri Jepang menjadi raksasa dunia sejak 1960 sampai 2004. Industri Jepang sejak lama topang oleh modal yang besar, SDM yang berkualitas, ketersediaan listrik dan peralatan pendukung yang canggih.

Ø  Ekonomi di Jepang

Bursa Saham Tokyo, bursa efek terbesar nomor dua di dunia. Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan Barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi zaibatsu , dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini. Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tapi produktivitas lebih rendah di bidang agriklutur, distribusi, dan pelayanan. Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut “keajaiban ekonomi Jepang”, yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an.Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. Akibatnya, terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan harga saham dan realestat terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya “mitos tanah” bahwa harga tanah tidak akan jatuh. Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%. Pada 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah jatuh pada Desember 1989 dan musim gugur 1990.Pertumbuhanekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000. Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia,dengan PDB nominal sekitar AS$4,5 triliun,. dan perekonomian terbesar ke-3 di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Tiongkok dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan.Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa. Hingga tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang. Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%.Pada tahun 2007, Jepang menempati urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja. Menurut indeks Big Mac, tenaga kerja di Jepang mendapat upah per jam terbesar di dunia. Toyota Motor, Mitsubishi UFJ Financial, Nintendo, NTT DoCoMo, Nippon Telegraph & Telephone, Canon, Matsushita Electric Industrial, Honda, Mitsubishi Corporation, dan Sumitomo Mitsui Financial adalah 10 besar perusahaan Jepang pada tahun 2008. Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia (data tahun 2006). Bursa Saham Tokyo memiliki total kapitalisasi pasar terbesar nomor dua di dunia. Indeks dari 225 saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo disebut Nikkei 225. Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Keiretsu adalah grup usaha yang beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerja sama bisnis dan kepemilikan saham. Negosiasi upah ( shuntō ) berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Budaya bisnis Jepang mengenal konsep-konsep lokal, seperti Sistem Nenkō, nemawashi , salaryman , dan office lady . Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup. Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan. Perusahaan Jepang dikenal dengan metode manajemen seperti The Toyota Way. Aktivisme pemegang saham sangat jarang. Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi,Jepang menempati urutan ke-5 negara paling laissez-faire di antara 41 negara Asia Pasifik. Total ekspor Jepang pada tahun 2005 adalah 4.210 dolar AS per kapita. Pasar ekspor terbesar Jepang tahun 2006 adalah Amerika Serikat 22,8%, Uni Eropa 14,5%, Tiongkok 14,3%, Korea Selatan 7,8%, Taiwan 6,8%, dan Hong Kong 5,6%. Produk ekspor unggulan Jepang adalah alat transportasi, kendaraan bermotor, elektronik, mesin-mesin listrik, dan bahan kimia.Negara sumber impor terbesar bagi Jepang pada tahun 2006 adalah Tiongkok 20,5%, AS 12,0%,Uni Eropa 10,3%, Arab Saudi 6,4%, Uni Emirat Arab 5,5%,Australia 4,8%, Korea Selatan 4,7%, dan Indonesia 4,2%.Impor utama Jepang adalah mesin-mesin dan perkakas,minyak bumi, bahan makanan, tekstil, dan bahan mentah untuk industri.Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar didunia (senilai AS$ 14 miliar). Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996.Pertanian adalah sektor industri andalan hingga beberapa tahun seusai Perang Dunia II. Menurut sensus tahun 1950, sekitar 50% angkatan kerja berada di bidang pertanian. Sepanjang “masa keajaiban ekonomi Jepang”, angkatan kerja di bidang pertanian terus menyusut hingga sekitar 4,1% pada tahun 2008. Pada Februari 2007 terdapat 1.813.000 keluarga petani komersial, namun di antaranya hanya kurang dari 21,2% atau 387.000 keluarga petani pengusaha. Sebagian besar angkatan kerja pertanian sudah berusia lanjut, sementara angkatan kerja usia muda hanya sedikit yang bekerja di bidang pertanian. Diperkirakan oleh pengamat ekonomi bahwa, Jepang bersama Korea Selatan, India dan RRT akan benar-benar mendominasi dunia pada tahun 2030 dan mematahkan dominasi barat atas perekonomian dunia.Sektor jasa Japan Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia Sejumlah tiga perempat dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Mitsubishi UFJ, Mizuho, NTT, TEPCO, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokio Marine, Japan Railway, Seven & I, dan Japan Airlines adalah nama-nama perusahaan Jepang yang termasuk perusahaan terbesar dunia. Kebijakan Pemerintah Jepang di masa Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan swastanisasi Japan Post. Enam keiretsu utama terdiri dari grup Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Mitsui, Dai-Ich Kangyo, dan Sanwa. Sejumlah 326 perusahaan Jepang berada dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari total perusahaan dalam daftar Forbes Global 2000 pada tahun 2006.Sektor industry Industri utama Jepang yang paling dikenal dunia adalah otomotifnya (baik motor ataupun mobil), tetapi lebih dari itu Jepang juga negara penghasil kapal, elektronik, ponsel, mesin, robot (android), baja (metal), komputer, tekstil, sutera, bio-industri, semikonduktor, farmasi, kertas, petrokimia, makanan, teknologi ruang angkasa, alumunium dan lainnya. Hampir semua industri di Jepang laku di ekspor. Mau bukti? lihat saja, di jalan-jalan Indonesia, India, Malaysia dan Filipina banyak dijumpai mobil buatan Honda, Suzuki, Toyota, Hino, Isuzu, Mitsubishi dan Mazda. Alat-alat rumah tangga didominasi alat buatan Jepang seperti Sharp,Mito, Mitoshiba, Toshiba, Canon dll. Peripheral, panel plasma, semikonduktor dan komputer merek Canon, Hitachi, Fujitsu dan Toshiba juga diminati dunia.Sampai sekarang, Jepang adalah negara industri paling sukses sepanjang sejarah. Industri manufaktur di Jepang Lexus LS, sedan mewah produk unggulan Lexus dari Toyota. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen (lihat industry elektronik konsumen Jepang), komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak.Kawasan industri tersebar di sejumlah prefektur. Di wilayah Kantō, kawasan industri berada di Chiba, Kanagawa,Saitama, dan Tokyo (kawasan industri Keihin). Di wilayah Tōkai, kawasan industri Chukyo-Tokai berada di Aichi, Gifu,Mie, dan Shizuoka. Di wilayah Kansai, kawasan industry Hanshin berada di Osaka, Kyoto, dan Kobe. Kawasan industri Setouchi mencakup barat daya Pulau Honshu dan bagian utara Shikoku sekitar Laut Pedalaman Seto, sementara di Kyushu, kawasan industri berada di bagian utara Kyushu. Selain itu, Jepang juga menguasai global melalui industry anime (animasi) dan produk perfilman mereka. Anime (animasi) Jepang menyerbu dan laris manis dipasaran dunia seperti : Doraemon, Ninja Hatori, Naruto, One Piece dll. Dari industri animasi-nya (anime), Jepang membukukan keutungan bersih total sekitar 2.983,03 milliar Yen. Sektor Pertanian Padi adalah tanaman pangan terpenting di Jepang. Pemandangan sawah dan hasil panen di Kurihara, Prefektur Miyagi pada musim gugur. Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, namun hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar. Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada.Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Apel merupakan produk unggulan Tohoku dan Hokkaido. Buah pir merupakan produk pertanian unggulan Prefektur Tottori. Perkebunan jeruk berada di Shikoku, Shizuoka, dan Kyushu. Tanaman pir dan jeruk dibawa masuk ke Jepang oleh pedagang Belanda di Nagasaki pada akhir abad ke-18. Padi adalah tanaman pangan yang sangat diproteksi pemerintah Jepang. Beras impor dikenakan bea masuk 490% dan pembatasan kuota sebesar 7,2% dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988. Impor di luar kuota tidak dilarang, namun dikenakan bea masuk \341 perkilogram. Tarif bea masuk beras impor yang sekarang  (490%) diperkirakan akan naik menjadi 778% menurut perhitungan baru yang akan diberlakukan sesuai Putaran Doha. Walaupun Jepang biasanya dapat melakukan swasembada beras (kecuali beras untuk membuat senbei dan makanan olahan), Jepang harus mengimpor 50% dari kebutuhan konsumsi serealia dan bergantung pada impor daging. Jepang mengimpor gandum, sorgum, dan kedelai dalam jumlah besar, terutama dari Amerika Serikat. Jepang merupakan pasar terbesar bagi ekspor pertanian Uni Eropa. Pertanian di Jepang tergolong maju dan menerapkan intensifikasi pertanian, sehingga walaupun luas wilayah Jepang yang dijadikan lahan pertanian kurang dari 15 % Jepang dapat berswasembada memenuhi kebutuhan domestiknya. Lain halnya dengan Indonesia yang dikaruniakan Tuhan banyak sumber alam sampai sekarang belum mampu berswasembada bahan pangan, ironis sekali. Pertanian di Jepang kebanyakan menggunakan system hidroponik, aeroponik, pupuk hijau/kompos, mesin panen dan mesin-mesin pembajak yang modern. 2011 lalu, Jepang berhasil berswasembada atas komoditas beras, kedelai, kacang tanah, rumput laut, teh, tomat, sayuran, kubis, pir, jeruk, aprikot, lobak, jagung, kentang, ketan, gandum, bunga dan wasabi. Meskipun swasembada, untuk membuat Sanbei, Jepang masih mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand.

Ø  Sektor Perikanan

Jepang menempati urutan ke-2 di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan (tahun 1989: 11,9 juta ton), kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980. Setelah terjadi krisis minyak 1973, perikanan laut dalam di Jepang menurun. Pada tahun 1980-an, total tangkapan ikan per tahun rata-rata 2 juta ton.Perikanan lepas pantai mencapai 50 % dari penangkapan ikan total pada akhir 1980-an, meski beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan. Perikanan pesisir dilakukan dengan perahu kecil, jala, atau teknik penangkaran terhitung sekitar sepertiga produksi total industri perikanan Jepang. Sementara itu, perikanan lepas pantai dengan kapal ukuran menengah terhitung sekitar lebih dari separuh produksi total. Di antara hasillaut yang diambil misalnya: sarden, cakalang, kepiting, udang, salem, cumi-cumi, kerang, tuna, saury, yellowtail, dan makerel. Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar) Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili. Jepang juga menebarkan kontroversi dengan mendukung perburuan ikan paus. Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tapi produktivitas lebih rendah di bidang agriklutur, distribusi, dan pelayanan.. Perikanan Jepang sangat maju dengan dukungan alat-alat penangkapan ikan yang modern, armada yang besar dan bermodal serta area penangkapan yang sangat luas. Tak heran Jepang pernah menjadi produsen ikan nomor 1 dunia sejak 1968 sampai 1996. Pada 1996, produksi ikan di Jepang terus merosot dan akhirnya berada diposisi ke- enam sampai sekarang. Tetapi, armada perikanan tetap merupakan yang terbaik didunia. Hasil perikanan/tangkapan nelayan Jepang pada umunya yaitu : tuna, cakalang, sarden, makerel, cod, haring, paus, anjing laut, salem, kepiting, gurita, cumi, belut laut, udang, salmon, kerang tiram, saury dan jenis-jenis lain. Sedangkan, babi, sapi, kuda, domba, ayam, itik dan anjing laut serta buaya dan ular adalah hasil peternakan Jepang.

Ø  Sektor Pertambangan

Pertambangan adalah usaha yang kurang berhasil di Jepang, karena bumi Jepang sangat miskin dan sedikit sekali menghasilkan mineral. Bumi Jepang tercatat hanya menghasilkan garam, batubara, tembaga, bauksit, emas, biji besi, biji nikel, tungsten dan gas alam dalam jumlah sedikit, yang jauh dari cukup. Hanya energi air, panas bumi, angina dan panas matahari yang terdapat dalam jumlah yang melimpah.

 Jadi bisa disimpulkan, ekonomi Jepang adalah salah satu yang terbaik, tersehat, terbesar dan termodern didunia. Ekonomi Jepang bertumpu pada industri, jasa, manufaktur dan telekomunikasi yang menyumbang 78 % GDP-nya. Walaupun sudah menjadi negara yang maju dan berbasis teknologi, Jepang tidak melupakan bidang usaha yang lain. Bahkan pemerintah Jepang memberikan insentif yang besar kepada para petani, nelayan dan peternak. Karena usaha pada bidang pertanian dan peternakan, Jepang akhirnya

berswasembada pangan.

SUMBER :

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/08/16/

keajaiban-ekonomi-jepang-479989.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Jepang

https://rhinii.wordpress.com/2014/05/28/perekonomian-di-jepang/

Read More

KONDISI WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI INDONESIA

Negara kepulauan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh negara). Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu : (1) Malaysia; (2) Papua New Guinea ; dan (3)Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu : (1) India, (2) Malaysia, (3)Singapura, (4) Thailand, (5) Vietnam, (6) Filipina, (7)Republik Palau, (8) Australia, (9) Timor Leste dan (10)Papua Nugini. Perbatasan laut ditandai oleh keberadaan 92 pulau-pulau terluar yang menjadi lokasi penempatan titik dasar yang menentukan penentuan garis batas laut wilayah. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan di masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena merupakan daerah yang rawan keamanan telah menjadikan paradigm pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan

kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru,pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah denganmengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi “inward looking”, menjadi “outward looking” sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak

meninggalkan pendekatan keamanan (security approach).

Ø  Tujuan dari pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah untuk:

(a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional;

(b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Permasalahan perbatasan di daerah jumlahnya tidak sedikit. Katakan seperti batas Kabupaten Halmahera Barat dan Utara di Ternate, Pulau Berhala di Jambi, Kota Padangsidempuan, Kota Bukit Tinggi dengan kabupatennya di Sumatera; Kota Balikpapan dengan Kabupaten Paser Penajam Utara di Kalimantan dan masih banyak lagi. Beberapa di antaranya sudah menjadi konflik terbuka, tetapi banyak pula yang bagai

"asap dalam sekam". Secara teori cara menyelesaikan masalah batas daerah seperti itu tidaklah susah. Pertama, dasar hukumnya jelas. UU No 32/2004 dengan tegas mengatakan bahwa yang berhak menentukan batas yang sebenarnya di lapangan adalah Menteri Dalam Negeri. Kedua, Depdagri mempunyai

Tim PPBD (Penetapan dan Penegasan Batas Daerah) Pusat dan Daerah. Keanggotaannya terdiri atas Departemen Teknis dan Hukum yang terkait batas daerah, seperti Bakosurtanal, Topografi TNI-AD, Jawatan Hidro Oseanografi TNI-AL, Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, BPN, dan lain-lain

sesuai kebutuhan.Artinya, sejauh hal tersebut menyangkut teknis dan hokum dapat dipercaya, pertimbangannya pasti profesional. Jadi,kalau selama ini banyak batas antardaerah yang tidak bisa diselesaikan, persoalannya pastilah bukan pada kedua aspek tersebut, tetapi pada aspek lain, yakni kondisi "sosial" yang melatarbelakangi masalah batas daerah.Selama beberapa puluh tahun ke belakang masalah

perbatasan memang masih belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Dengan adanya usaha dan kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan perbatasan maka

pembangunan daerah perbatasan selama ini merupakan salah satu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus dalam berbagai bidang pembangunan di Indonesia khususnya daerah perbatasan yang berada di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan Daerah Perbatasan memiliki permasalahan yang kompleks dalam penanganannya.

Ø  Permasalahan pembangunan kawasan perbatasan selama ini pada umumnya adalah:

1. Permasalahan politik

2. Permasalahan ekonomi

3. Permasalahan ideologi

4. Permasalahan sosial budaya

Wilayah perbatasan Kalimantan Timur memiliki arti yang sangat penting baik secara ekonomi, geo-politik, dan pertahanan keamanan karena berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga (Sabah) Malaysia yang memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini relatif belum dimanfaatkan secara optimal. Di

sisi lain, terdapat berbagai persoalan yang mendesak untuk ditangani karena besarnya dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan. Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kalimantan Timur juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai,

seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televise serta sarana telepon relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat,sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat perbatasan ketika mereka membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga Malaysia.Kalimantan Timur merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Dimana dari 14 Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Timur terdapat tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia yaitu: Kabupaten Nunukan dengan 6 Kecamatan (Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik), Kabupaten Kutai Barat dengan 2 Kecamatan (Kecamatan Long Apari dan Kecamatan

Long Pahangai) sedangkan untuk Kabupaten Malinau dengan 5 Kecamatan yaitu kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan hilir, Kecamatan kayan Selatan, Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Ulu. Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis sekaligus daerah rawan terkait dengan masalah-masalah pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar khususnya yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi produktif masyarakat dan keamanan. Selama ini daerah perbatasan masih identik dengan daerah

yang terisolir, terpencil, terbelakang dalam berbagai macam aspek kegiatan baik sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Disparitas pembangunan khususnya di daerah perbatasan dan non-perbatasan yang masih terjadi memang merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang sangat kompleks

antara lain meliputi:

• Model paradigma pembangunan di masa pemerintahan Orde Baru yang memang sangat kurang memperhatikan pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah- daerah perbatasan.

• Letak geografis yang tidak menguntungkan dan jauh dari pemukiman perkotaan.

• Kurangnya sarana dan prasarana trasnportasi serta komunikasi sehinggga mengakibatkan kecamatan tersebut terisolir, terpencil, dan terbelakang dari orbit kegiatan social dan ekonomi.

• Lemahnya SDM yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat serta kurangnya transportasi dan komunikasi.

• Karena sulitnya transportasi mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat harganya menjadi mahal, di lain pihak hasil-hasil produksi masyarakat di bidang pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota. Dengan memperhatikan paparan tersebut di atas maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kawasan perbatasan Kalimantan timur secara umum dapat dibagi dalam 3 (tiga) level yaitu: level lokal, level nasional, dan level internasional.

Ø  Pada level lokal: Pada level lokal permasalahan yang dihadapi adalah:

• a. Keterisolasian

• b. Keterbelakangan

• c. Kemiskinan

• d. Mahalnya harga barang dan jasa

• e. Keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan public (infrastruktur)

• f. Rendahnya kualitas SDM pada umumnya

• g. Penyebaran penduduk yang tidak merata

• h. Terjadinya penumpukan TKI di Kab. Nunukan akibat adanya deportasi dari Malaysia Pada level nasional:

Ø  Sedangkan pada level nasional, pembangunan perbatasan dihadapkan pada masalah:

• a. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan

• b. Belum adanya payung hukum dan lembaga yang menangani khusus wilayah perbatasan

• c. Tapal batas negara

• d. Penyelundupan tenaga kerja Indonesia

• e. Masih kurangnya personel, anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan anggota TNI/POLRI

• f. Terjadinya perdagangan lintas batas illegal

• g. Kurangnya akses dan media komunikasi dan informasi dalam negeri

• h. Terjadinya proses pemudaran (degradasi) wawasan kebangsaan

• i. Illegal loging dan Illegal fishing oleh negara tetangga

• j. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan Pada level Internasional:

Ø  Pada level internasional ini permasalahan pembangunan perbatasan dihadapkan pada masalah:

• a. Kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia dapat menimbulkan permasalahan politik dan HANKAM.

• b. Terjadinya eksodus WNI ke negara tetangga Malaysia dikarenakan hampir seluruh wilayah kecamatan di perbatasan tidak memiliki akses jalan menuju ibukota kabupaten.

• c. Rendahnya daya saing penduduk setempat dibandingkan dengan negara tetangga.

Kondisi daerah perbatasan seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa letak geografis daerah perbatasan sangatlah tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat setempat serta pembangunan wilayah perbatasan masih sangat terbatas dan relatif tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa diperlukannya peningkatan keserasian pembangunan

daerah perbatasan dengan daerah lain. Ketahanan nasional di daerah perbatasan memiliki peran penting dan juga rentan terhadap masuknya berbagai pengaruh negatif baik dari segi politik, sosial, ekonomi,budaya, dan ideologi serta menjadi “tameng” bagi pertahanan dan keamanan negara. Upaya pembangunan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang berbatasan

langsung dengan negara tetangga Malaysia, menghadapi problematika pembangunan yang cukup berat dan kompleks, seperti:

1. Kesenjangan dalam perkembangan sosial ekonomi yang mencolok antar wilayah desa, antar desa dan kota, dan antar sektor ekonomi.

2. Kurangnya peranan dan keterkaitan sektor modern terhadap sektor tradisional.

3. Terbatasnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

4. Masih rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah dan kurangnya kemudahan terhadap fasilitas berusaha sehingga menjadi kendala untuk menarik investasi.

5. Terbatasnya infrastruktur berupa sarana dan prasarana transportasi.

6. Keadaan topografi yang berat, sebagian besar bergunung-gunung, sehingga sulit dijangkau oleh program pembangunan.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam upaya membuka keterisoliran desa-desa yang berada diperbatasan, merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat oleh karena itu maka pembangunan sarana transportasi merupakan prioritas utama yang diarahkan pada peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi agar tercipta keterpaduan bangsa antar sector dan wilayah guna memantapkan sistem transportasi nasional terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau oleh masyarakat serta efektif, efisien dalam mendukung pola produksi dan distribusi nasional, pengembangan wilayah khususnya Kawasan Timur Indonesia serta sektor-sektor perekonomian lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan mendorong peran aktif masyarakat. Dengan melihat kenyataan ini maka pembangunan transportasi pada daerah perbatasan perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas utama dari pemerintah khususnya untuk memecahkan permasalahan “keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterisoliran” agar dapat menunjang distribusi hasil produksi daerah perbatasan ke daerah lainnya. Permasalahan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di tiga Kabupaten yang ada di kalimantan Timur dan terletak di perbatasan tersebut, Antara lain disebabkan oleh letak geografis yang sebagian besar dimiliki oleh kabupaten sebagai daerah perbatasan sangat terpencil sehingga pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan masih sangat minim. Dimana hampir seluruh kawasan kecamatan/desa yang ada di perbatasan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara.

Hal ini disadari bahwa dalam proses pembangunan, dalam konteks pencapaian keberhasilan, merupakan suatu tujuan yang terus-menerus diupayakan mengingat hakekat pembangunan adalah melakukan perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi.Konsekuensi pencapaian sasaran seperti yang diharapkan dalam proses pembangunan, maka perlu adanya usaha-usaha untuk menciptakan kondisi yang dapat memberikan rangsangan serta peluang yang sebesar-besarnya bagi potensi-potensi pembangunan untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam usaha pembangunan di berbagai bidang dan sektor baik bidang ketrampilan, keahlian dan kelembagaan, maupun berbagai usaha peningkatan kegiatan dan hubungan masyarakat. Pembangunan daerah perbatasan harus dilaksanakan hal ini dikarenakan menyangkut masalah kedaulatan dan harga diri bangsa. Oleh karenanya penanganan dan pembangunan daerah perbatasan perlu dilakukan secara komprehensif dalam arti tidak hanya melalui pendekatan kesejahteraan, akan tetapi juga dilakukan dengan pendekatan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan bangsa. Pemberdayaan masyarakat dan kebijakan tingkat lokal merupakan kunci sukses dalam pembangunan daerah perbatasan.

SUMBER :

https://ncandra.wordpress.com/perencanaan-wilayah-kota/kondisi-wilayah-perbatasan-negara-di-indonesia/

http://permasalahanperbatasanindonesia.blogspot.com/2011/03/permasalahan-perbatasan-di-indonesia.html?m=1

Read More